Jakarta
PDI Perjuangan menolak dengan tegas rencana pembangunan
mal, supermarket, dan pusat hiburan di Taman Wiladatika, Bumi Perkemahan
(Buper) Cibubur. Pengalihfungsian taman tersebut dinilai sebagai upaya
swastanisasi.
"Fraksi PDIP dengan tegas menolak swastanisasi Taman Wiladatika untuk mal," ujar anggota Fraksi PDIP, Utut Adianto.
Hal itu dikatakan Utut ketika menerima delegasi dari Forum Komunikasi Pramuka Perguruan Tinggi Lintas Racana sebagai gabungan anggota Pramuka di perguruan tinggi, di lantai 5 gedung Nusantara 1, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/5/2012).
Anggota FPDIP lainnya, Puti Guntur Soekarno, menambahkan fraksinya menyesalkan sikap Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) yang menandatangani kesepakatan pengalihfungsian lahan tersebut dengan pihak swasta.
"Apa alasan alih fungsi? Selain perlu memanggil terkait pelaksanaan amanat UU Pramuka yang belum banyak dijalankan, kami menyesalkan Ketua Kwarnas yang menandatangani dengan pihak swasta untuk mengalihkan fungsi sehingga perlu memintai keterangan kepada kwarnas," ujarnya.
Sementara jubir Lintas Racana, Ventris, menolak keras rencana yang dibuat Pramuka Kwarnas. Dia mendesak agar seluruh aset gerakan Pramuka yang ada di Indonesia diaudit.
"Yang kita sikapi, dari sisi lingkungan adalah (pembangunan mal ini akan membuat) resapan air berkurang, dan titik banjir meningkat. Kalau dari sisi pendidikan, kegiatan Pramuka akan tergusur. Di samping itu mengajarkan perilaku masyarakat yang konsumtif dan berbeda dengan nilai-nilai dan prinsip kepramukaan," cetus Ventris.
Dengan berseragam Pramuka, Ventris datang bersama 18 rekannya dari sejumlah universitas, seperti Universitas Pancasila, IISIP, Tama Jagakarsa, Gunadarma, Unindra, ISTN, dan Unpad. Pertemuan itu berlangsung sekitar 1 jam.
Sebelumnya Pramuka menilai kucuran dana APBN sebesar Rp 20 miliar per tahun untuk kegiatan Pramuka tidak memadai. Karenanya, Pramuka berupaya mandiri untuk pendanaan. Salah satu caranya dengan menggandeng swasta memberdayakan aset Pramuka.
"Pramuka harus mandiri, mencari pembiayaan sendiri. Alternatifnya, kita menggandeng swasta," kata Wakil Ketua Kwartir Nasional Bidang Humas dan Informatik,a Kodrat Pramudho, kepada detikcom, Rabu (9/5) lalu.
Lokasi Pramuka yang digarap swasta itu yakni di Taman Wiladatika di seberang Cibubur Junction. Kawasan itu seluas 19 hektar. Nanti di taman yang saat ini menjadi taman rekreasi itu akan dibangun mal dan pusat hiburan.
"Fraksi PDIP dengan tegas menolak swastanisasi Taman Wiladatika untuk mal," ujar anggota Fraksi PDIP, Utut Adianto.
Hal itu dikatakan Utut ketika menerima delegasi dari Forum Komunikasi Pramuka Perguruan Tinggi Lintas Racana sebagai gabungan anggota Pramuka di perguruan tinggi, di lantai 5 gedung Nusantara 1, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/5/2012).
Anggota FPDIP lainnya, Puti Guntur Soekarno, menambahkan fraksinya menyesalkan sikap Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) yang menandatangani kesepakatan pengalihfungsian lahan tersebut dengan pihak swasta.
"Apa alasan alih fungsi? Selain perlu memanggil terkait pelaksanaan amanat UU Pramuka yang belum banyak dijalankan, kami menyesalkan Ketua Kwarnas yang menandatangani dengan pihak swasta untuk mengalihkan fungsi sehingga perlu memintai keterangan kepada kwarnas," ujarnya.
Sementara jubir Lintas Racana, Ventris, menolak keras rencana yang dibuat Pramuka Kwarnas. Dia mendesak agar seluruh aset gerakan Pramuka yang ada di Indonesia diaudit.
"Yang kita sikapi, dari sisi lingkungan adalah (pembangunan mal ini akan membuat) resapan air berkurang, dan titik banjir meningkat. Kalau dari sisi pendidikan, kegiatan Pramuka akan tergusur. Di samping itu mengajarkan perilaku masyarakat yang konsumtif dan berbeda dengan nilai-nilai dan prinsip kepramukaan," cetus Ventris.
Dengan berseragam Pramuka, Ventris datang bersama 18 rekannya dari sejumlah universitas, seperti Universitas Pancasila, IISIP, Tama Jagakarsa, Gunadarma, Unindra, ISTN, dan Unpad. Pertemuan itu berlangsung sekitar 1 jam.
Sebelumnya Pramuka menilai kucuran dana APBN sebesar Rp 20 miliar per tahun untuk kegiatan Pramuka tidak memadai. Karenanya, Pramuka berupaya mandiri untuk pendanaan. Salah satu caranya dengan menggandeng swasta memberdayakan aset Pramuka.
"Pramuka harus mandiri, mencari pembiayaan sendiri. Alternatifnya, kita menggandeng swasta," kata Wakil Ketua Kwartir Nasional Bidang Humas dan Informatik,a Kodrat Pramudho, kepada detikcom, Rabu (9/5) lalu.
Lokasi Pramuka yang digarap swasta itu yakni di Taman Wiladatika di seberang Cibubur Junction. Kawasan itu seluas 19 hektar. Nanti di taman yang saat ini menjadi taman rekreasi itu akan dibangun mal dan pusat hiburan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar